PSP dan Seminar Zakat

Kamis (25/1) sekitar pukul 09.00 WIB, seorang teman menelpon. Dari balik gagang telepon, teman tersebut menyampaikan pengesahan APBD Padang 2007 ditunda dari Jadwal semestinya (pukul 09.30 WIB). Katanya, akan ada penjelasan resmi dari wakil rakyat yang duduk di lembaga DPRD.

Sejenak, pikiran saya menerawang. Apakah penyebab ditundanya anggaran pendapatan dan belanja daerah itu. Rasa-rasanya, seluruh tahapan pembahasan telah mereka (Pemko dan DPRD) lalui.

Jawaban atas pertanyaan ini, dilontarkan Ketua DPRD Padang Hadison SSi Apt dalam keterangan resminya pada wartawan. Penyebab diundurnya sidang paripurna pengesahan APBD, akibat belum “duduknya” alokasi anggaran untuk klub sepak bola PSP dan penyelenggaraan seminar zakat tingkat Asean yang digagas Pemko. Hal lainnya. Wallahuallam. Tidak pernah diungkapkan secara resmi.

Lama, penulis tercenung. Mengingat, PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 13/2006 yang merupakan tindak lanjut dari Pasal 155 PP 58/2005, telah mengisyaratkan agar APBD disahkan per 31 Januari.

Untuk Padang. Sudahlah melewati tenggat waktu. Pemerintah daerahnya, masih saja mengenyampingkan ketentuan tersebut. Walaupun masih banyak daerah lain, jauh ketinggalan dari Padang. Itu bukanlah sebuah alasan pembenaran. Karena, pemerintah daerah, seharusnya menunjukan prestasi demi rakyatnya.

Kegagalan menunjukan prestasi ini, akan menyebabkan beberapa konsekwensi, sebagaimana disebutkan Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi (ISEI) Cabang Padang Syafruddin Karimi di Padang Ekspres, Sabtu (27/1). Katanya, penundaan itu akan menyebabkan keterlambatan pembelanjaan daerah.

Konsekwensinya, pergerakan ekonomi dan kesempatan kerja terlambat. Selain itu, juga menyebabkan respon stimulus fiskal–dana yang tersedia dalam proyek-proyek yang ada dalam APBD–, dalam menggerakan roda ekonomi menjadi terlambat juga. Ditambahkan Syafruddin, kebijakan penundaan pengesahan itu sangat berbahaya. Karena, berpengaruh negatif terhadap pergerakan ekonomi secara keseluruhan.

Ini sungguh Ironis. Disaat Kepala daerah Kota Padang–dalam berbagai kesempatan–, “meneriakan” tekad menjadikan Padang sebagai pintu gerbang perdagangan di wilayah Sumbar dan Sumatera, pengesahan APBD-nya malah diulur-ulur.

Menilik alasan yang dikemukan Hadison itu, pemikiran penulis langsung menerawang pada UUD 1945 dan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 46 ayat (2) UUD 1945 disebutkan, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta APBD, untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Itulah sebabnya, dana pendidikan–selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan–, harus dialokasikan minimal 20% dari APBN dan APBD (pasal 49 ayat 1).

Kemudian, tentang klub sepak bulu berjulukan pandeka minang itu. Penulusuran di dunia maya, cukup membuat jantung ini berdenyut kencang. Dalam sebuah artikel tersirat pertanyaan cukup menggelitik. “Kalau klub sepak bola dibiayai oleh APBD, kenapa rakyat yang menonton pertandingan itu masih dibebankan tiket masuk.” APBD berasal dari pajak dan retribusi, yang dipungut pemerintah dari rakyat.

PSP sebenarnya tidak sendiri. Dari 36 tim peserta liga Indonesia, hanya 4 tim yang mendapatkan dana swasta dan BUMN. Selebihnya, menggunakan uang rakyat. Bahkan, beberapa daerah menggangarkan dana lebih besar bagi tim sepakbola, ketimbang pos lain seperti kesehatan atau pendidikan. Ketergantungan itu, tentu saja harus segera dihentikan.

Pantas kita bertanya. Apakah pemerintah daerah di Kota Padang periode sekarang ini, serius memikirkan warganya. Menilik anggaran yang disediakan Pemko di bidang Pendidikan pada tahun anggaran 2007 ini, pantas rasanya kita mencap mereka belum berpihak kepada rakyat.

Karena, daerah dengan pendapatan lebih kecil semisal Kabupaten Jembrana Bali, sanggup menggratiskan pendidikan bagi warganya. Kenapa kita tidak. Kata kuncinya, setiap elemen di pemerintah daerah khususnya di Kota Padang, menunjukan prestasi di domainnya masing-masing. (***)

Konsep dan Niat

Menyimak penyelenggaraan seminar tentang zakat, yang digelar Pemko Padang pada 30 Oktober hingga 2 November kemarin, hati ini terus berdegup kencang. Ada agenda besar yang tengah diusung dengan penyelenggaraan konferensi itu. Kemudian, banyak hal melintas di kepala ini. Sebab, penyelenggaraan konferensi di Padang ini, merupakan yang kedua setelah di Kuala Lumpur Malaysia medio 2006 lalu.

Namun, ketika mencermati keterangan pers dari panitia pusat, hati saya menjadi galau. Perasaan itu kemudian berubah menjadi gamang, ketika mencermati pilihan tema yang diangkat panitia Padang.

Dari baliho yang terpampang di Ruang Terbuka Hijau Imam Bonjol, tertulis kalimat “Konferensi Zakat Asia Tenggara (Seminar, Expo dan Islamic Fair) Membangun Peradaban dan Syiar Zakat” disertai foto gubernur Sumbar dengan Ketua BAZ Nasional serta walikota Padang dengan Mensos RI.

Mencermati tujuh butir rekomendasi yang di rilis panitia dipenghujung kegiatan, pada prolog (kata pengantarnya) ditegaskan, bahwasanya kegiatan itu merupakan pertemuan (konferensi) dewan zakat yang ada di Malaysia, Brunai Darusslam, Indonesia dan Singapura (MABIMS). Pesertanya, menteri agama di negara serumpun itu. Peserta yang lain (sebagai peninjau) berasal dari Australia, Jerman dan Syiria dan negara Islam lainnya. Semuanya, berjumlah 321 orang.

Penulis perkirakan, salah satu target yang ingin dicapai yakni bagaimana penyaluran zakat di negara serumpun-yang nominal pengumpulan zakatnya telah melebihi kebutuhan-, kepada umat muslim yang masih menjadi mustahiq (penerima zakat), seperti yang banyak terdapat di Indonesia.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2006, sebanyak 39,05 juta orang atau 17,75 persen dari total penduduk. Dibandingkan dengan kondisi Februari 2005, berarti jumlah penduduk miskin bertambah 3,95 juta orang, dengan catatan 2,06 juta di perdesaan dan 1,89 juta di perkotaan. (data BPS per September 2006).

Pemikiran penulis ini, setidaknya diperkuat dengan pernyataan pada butir pertama dari rekomendasi yang isinya mengharapkan pemerintah di negara-negara MABIMS mendukung, memfasilitasi dan membantu pengembangan dewan zakat MABIMS, sebagai wadah komunikasi dan kerjasama zakat di kawasan Asia Tenggara.

Kemudian dipertegas pada butir ke empat rekomendasi yang menegaskan masalah, perlunya dikaji dan dipertimbangkan, peran organ pemerintah yang mengatur masalah zakat dapat ditingkatkan kapasitasnya, baik dalam tingkat kementrian atau minimal direktorat jenderal.

Sebagaimana diketahui, untuk mengurus zakat ini, selain di Departemen Agama ada unit kerja yang mengurusinya langsung (Direktorat Pemberdayaan Zakat dengan Direkturnya Prof Nasrun Haroen, red). Pemerintah juga membentuk Badan Amil Zakat (BAZ Nasional). Lembaga ini, kemudian juga dibentuk hingga berbagai level di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Kembali pada butir ke empat rekomendasi itu. Saya kembali teringat Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Soal zakat, tentu saja soal beribadat sebagaimana disebutkan Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 tersebut. Artinya, sepanjang urusan peribadatan itu telah diurus oleh berbagai organisasi sosial kemasyarakatan, pemerintah (BAZ) harus tarik diri. Dia (BAZ) harus merevitalisasi dirinya kembali. Tetap sajalah sebagai “wasit” mengawasi lembaga seperti PKPU, Rumah Zakat dan berbagai organisasi lainnya, mengurusi masalah peribadatan itu. Bukan malah ikut menjadi “pemain” dalam hal pengumpulan zakat, sebagaimana terjadi pada BAZDA Kota Padang.

Lembaga-lembaga bentukan pemerintah itu, diharapkan lebih berperan sebagai think tank (kawah candra dimuka), dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Sehingga, rekomendasi pada butir kedua-yang mengharapkan terjadinya peningkatan kesejahteraan mustahiq dan mengurangi masalah kemiskinan-, dapat segera direalisasikan.

Ini patut kita garis bawahi. Karena, kita bukanlah negara Islam. Kalaulah permintaan Fraksi PBB dan Fraksi PPP sewaktu pembahasan amandemen UUD 1945 pada 2000 lalu disetujui-dimasukannya tujuh kalimat dari piagam Jakarta kepada Pasal 29 Ayat (1)-, tentu saja pendapat saya diatas akan teranulir dengan sendirinya. (Kalimat yang diambil dari Piagam Jakarta itu yakni “…. dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”)

Kalaulah usulan F-PPP melalui Panitia Ad Hoc (PAH) I pada sidang yang mengagendakan pemandangan umum fraksi-fraksi yang ada di MPR RI 10 Agustus 2000 lalu itu disetujui, tidak ada ampun lagi. Pemerintah harus membentuk kementerian khusus mengurusi masalah zakat, sebagaimana telah dilakukan negeri jiran Malaysia.

Tidak salah kiranya, jika pada butir kelima rekomendasi itu mengharapkan, pemerintah, DPR, organisasi zakat dan masyarakat luas (terutama umat muslim) mengusahakan dan memperjuangkan agar UU yang berkaitan dengan zakat dapat diamandeman/direvisi sehingga zakat berperan secara maksimal sebagai sumber dana pembangunan umat.

Sayangnya, hal itu semua tergantung pada nawaitu (niat) kita semua. Terutama kepada para ulil amri (pemimpin). Kalaulah niat telah melenceng dan perbuatan yang telah dilakukan menjadi alat dalam menjalankan misi politik-dalam meraih keuntungan tertentu-, tentu saja Allah SWT akan mempertontonkan salah satu asma-nya, al Khabiir (yang maha mengetahui rahasia). Wallahualam bi shawab. (***)